Sengketa Informasi


Sengketa Informasi adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik & Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan Hak memperoleh dan menggunakan Informasi berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Prosedur PSI hanya dapat ditempuh apabila:
  1. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
  2. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diterima oleh atasan PPID (Pasal 5 Perki)
Pemohon PSI adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP Pasal 1 angka 12
Syarat-syarat sebagai Pemohon PSI adalah:
  1. Pribadi : FC. KTP/Paspor/dll;
  2. Badan Hukum : Anggaran Dasar yang disahkan Depkumham;
  3. Kelompok Orang /Perkumpulan: 1) Surat kuasa dan FC. KTP Pemberi Kuasa, dilengkapi Akta Pendirian di hadapan Notaris dan telah didaftarkan di PN Setempat (staatsblad th. 1870 no. 64)
Prinsip-prinsip dalam persidangan PSI adalah:
  1. Bersifat terbuka untuk umum kecuali Majelis Komisioner melakukan pemeriksaan dokumen - dokumen yang dikecualikan.
  2. Majelis Komisioner bersifat aktif dalam proses persidangan dan Wajib menjaga kerahasiaan dokumen yang dikecualikan
  3. Pemohon dan/atau kuasanya tidak dapat melihat atau melakukan pemeriksaan terhadap dokumen
Proses persidangan PSI ada 2 (dua) cara, yakni melalui Mediasi dan Ajudikasi non Litigasi.
Mediasi dilakukan dalam hal adanya penolakan pemberian informasi dengan alasan:
  1. Tidak disediakan informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
  2. Tidak ditanggapi permintaan informasi.
  3. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
  4. Tidak dipenuhinya permintaan informasi
  5. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
  6. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang KIP.
Ajudikasi non Litigasi adalah: penyelesaian sengketa Ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan pengadilan.
Bukti-bukti yang dapat disiapkan adalah:
  1. Surat keterangan saksi keterangan ahli keterangan Pemohon dan Termohon.
  2. Petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa
  3. yang bersesuaian dengan alat bukti lain dan/atau Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu (Pasal 51 Perki)
Yang dapat dimintakan dalam Keputusan sidang PSI antara lain adalah:
  1. Menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
  2. Termohon dinyatakan bersalah karena mengenakan biaya yang tidak wajar dan meminta Komisi Informasi untuk menetapkan biaya yang wajar;
  3. Termohon dinyatakan bersalah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi serta wajib memenuhi permohonan informasi sebagaimana yang dimohonkan;
  1. Putusan KI (hasil mediasi) dapat dimintakan penetapan eksekusi ke Pengadilan (PN/PTUN)
  2. Putusan Ajudikasi non Litigasi KI mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) jika tidak diajukan keberatan ke Pengadilan dalam waktu 14 hari sejak salinan putusan diterima
  3. Putusan Kl yang sudah inkracht dapat dimintakan penetapan eksekusi ke Pengadilan
Survei Kepuasan

Kunjungi Kami
Bantul Siaga Covid

Pengunjung
  • Pengunjung: 1937656
  • Online: 9
  • Hari ini: 543