Sejarah Badan Publik

BKAD Kabupaten Bantul sebagai Perangkat  Daerah (PD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul tertanggal 23 September 2016. Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tersebut menunjukkan adanya penataan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan administrasi keuangan daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pada Perda tersebut berdasarkan pemetaan urusan, Tipologi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul maka nomenklatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah atau diganti menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe A sebagai penunjang fungsi keuangan.

BKAD sebagai unsur penunjang yang menyelenggarakan urusan administrasi keuangan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan ketugasan untuk melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Rincian ketugasan, fungsi dan tata kerja BKAD diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul tertanggal 17 Juli 2019, dalam melaksanakan tugasnya BKAD mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. Penyusunan rencana kerja Badan
  2. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  3. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  4. Pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
  5. Pelaksanaan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah
  6. Pelaksanaan pembinaan administratif keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
  7. Pelaksanaan kesekretariatan
  8. Pembinaan teknis penyelenggaraan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
  9. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
  10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Berdasarkan fungsi sebagaimana tersebut diatas,BKAD sebagai organisasi perangkat daerah yang memperoleh kewenangan dari Bupati Bantul sebagai kepala Pemerintahan Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan sebagai yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditangani. Dalam pengelolaan keuangan daerah Bupati Bantul melimpahkan kewenangan pengelolaan keuangan daerah kepada yaitu sebagai berikut:

  1. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  2. Kepala PD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah); dan
  3. Kepala PD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Bupati Bantul sebagai yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah telah melimpahkan ketugasan kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang daerah yang dibantu oleh BKAD sebagai pembantu pengelola barang daerah. Dengan demikian BKAD dipimpin oleh Kepala Badan yang memiliki tiga fungsi yang melekat yaitu sebagai:

  1. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
  2. Pembantu pengelola barang daerah (Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Daerah); dan
  3.  Pengguna anggaran/pengguna barang daerah.

Pelimpahan wewenang tersebut ditetapkan dengan keputusan Bupati Bantul berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

BKAD memiliki peran yang strategis dalam penyelenggaraan pelayanan pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki tekad untuk menciptakan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan dan aset daerah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai upaya memperkuat otonomi daerah. Selain itu, BKAD juga sebagai penentu dalam memberi gambaran untuk menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah, melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), pengelolaan barang milik daerah dan koordinator pada pendapatan daerah.