Profil

Dasar Pembentukan

  • Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 tahun 2011 Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
  • Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

Kedudukan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai Fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
  4. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas; dan
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan

Sesuai dengan visi, misi diatas maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

  1. Terwujudnya sistem kerja yang professional dengan didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas
  2. Terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan
  3. Terlaksananya optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah
  4. Terwujudnya peningkatan sistem penganggaran yang efisien, efektif , ekonomis dan tepat sasaran
  5. Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel, transparan, professional dan bertanggungjawab
  6. Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai, efisien dan efektif
  7. Terwujudnya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah
  8. Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis teknologi dan informasi

Sasaran

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

  1. Meningkatnya efisiensi, eketifitas dan responsibilitas pelayanan publik;
  2. Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah berkualitas;
  3. Meningkatnya kapasitas pembiayaan pembangunan daerah;
  4. Meningkatnya efektivitas APBD;
  5. Meningkatnya profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penata usahaan keuangan daerah;
  6. Mewujudkan pengelola an dan penatausahaan aset daerah yang komprehensif;
  7. Mewujudkan peningkat an kualitas penilaian atas laporan keuangan daerah; dan Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis teknologi dan informasi yang terintegrasi