Berita

Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Bersama KPP Pratama Bantul

Kamis Wage, 6 Desember 2012 14:45 WIB 760

Dalam rangka mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada warga masyarakat Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan acara sosialisasi di Gedung Induk Lantai III Kompleks Parasamya Kabupaten Bantul yang dilaksanakan secara bertahap yaitu pada tanggal 9 November 2012 dengan peserta sosialisasi adalah Dukuh, Lurah dan Perangkat Desa di Wilayah Barat (Eks Tuti Barat), tanggal 30 November 2012 dengan peserta Dukuh, Lurah dan Perangkat Desa di Wilayah Tengah (Eks Tuti Tengah) dan terakhir tanggal 3 Desember 2012 dengan peserta Dukuh, Lurah dan Perangkat Desa di Wilayah Timur (Eks Tuti Timur) dan Kecamatan Kretek. Acara ini dibuka oleh Asisten Administrasi Umum, Drs. H. Mardi dalam kesempatan ini beliau menyampaikan bahwa para peserta sosialisasi merupakan ujung tombak suksesnya pelaksanaan peralihan PBB Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bantul. Lebih jauh beliau juga menyampaikan bahwa tidak mudah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pajak yang dipungut pemerintah dan harus dibayar oleh masyarakat nantinya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan di segala bidang di Kabupaten Bantul. Dalam acara sosialisasi ini terdapat 3 narasumber yang menyampaikan materi yaitu Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD Dian Mutiara Sri Rahmawati, SH, MM dengan materi Persiapan Pemda Bantul terkait peralihan PBB P2, Muhammad Yunus dari KPP Pratama Bantul dengan materi Pengalihan PBB dari KPP Pratama Bantul ke Pemda dan Kasi Keberatan Bidang Penagihan DPPKAD Joned Rohmanyu, SE, M.SE dengan materi Biaya Pungut PBB dan Insentif Pajak. Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sedang mempersiapkan segala sesuatu berhubungan dengan pendaerahan PBB, antara lain penyiapan SDM, sarana dan prasarana, teknologi informasi. Sedang sampai saat ini data base PBB P2 dan source code belum dapat diterima oleh kabupaten/kota dikarenakan KPP Pratama sampai dengan 30 November 2012 masih menghimpun data untuk dikirim ke Direktorat Jenderal Pajak Jakarta untuk dilakukan cleansing setelah itu baru disampaikan ke kabupaten /kota termasuk Pemerintah Kabupaten Bantul. "Kami mohon maaf saat ini sudah tidak bisa menerima pelayanan dari masyarakat berkaitan dengan hal tersebut. Harapannya nantinya PBB P2 ketika didaerahkan akan lebih baik karena secara wilayah obyek dan subyek ada di kabupaten" ungkap Muhammad Yunus yang merupakan Kasie Ekstensifikasi di KPP Pratama Bantul. Peserta juga berharap agar Pemerintah Kabupaten Bantul serius dalam melayani masyarakat berkaitan dengan perubahan data, pembetulan, mutasi, keberatan dan lain lain pelayanan PBB sehingga pelayanan semakin baik. Peserta juga minta agar persyaratan dipermudah.