Berita

Rakor dan Evaluasi Pengelolaan Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2019

Selasa Wage, 18 Februari 2020 15:35 WIB 204

foto
Rakor dan Evaluasi Pengelolaan Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2019

Selasa, 18 Februari 2019 di gedung induk Lt. 3, BKAD Kabupaten Bantul melaksanakan rakor dan evaluasi pengelolaan Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2019 dengan mengundang Perangkat Daerah yakni Disdikpora, Dinkes, Bagian Kesra, DINSOSP3A, DPUPKP, BPBD, KPU, dan BANWASLU.

Dalam acara ini disampaikan bahwa penerima hibah atau bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggung jawab secara formal  dan material atas penggunaan hibah atau bantuan sosial yang diterimanya. Adapun bentuk pertanggungjawaban penerima hibah atau bantuan sosial adalah sebagai berikut:

  • Laporan penggunaan hibah atau bantuan sosial;
  • Surat pernyataan pertanggungjawaban bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD atau surat pernyataan tanggung jawab bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai usulan; dan
  • Bukti-bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang/jasa yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang/barang, penerima hibah berupa barang/jasa dan penerima bantuan sosial berupa uang;

Selanjutnya pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan dan disimpan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Terkait pengelolaan hibah, bansos dan bantuan keuangan, BKAD selaku pengelola melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial yang kemudian menyampaikan hasil monev tersebut kepada kepala daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan. Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial dan bantuan keuangan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.