Pemerintah Kabupaten Bantul
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Surat Edaran Nomor 910/04643/BKAD Tentang Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2018

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta sebagai persiapan menghadapi berakhirnya tahun anggaran 2018 maka perlu kami sampaikan bahwa :

1. Batas akhir pengajuan SPM yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Bantul Tahun 2018 sebagai berikut : 

   1. SPM-UP,SPM-TU,SPM-GU Tanggal pengajuan SPM 3 Desember 2018

   2. SPM-LS Non Kontraktual Tanggal pengajuan SPM 14 Desember 2018

   3. SPM-LS Kontraktual Tanggal pengajuan SPM 14 Desember 2018

   4. SPM-LS DAK Tanggal pengajuan SPM 10 Desember 2018

   5. SPM-GU Nihil Tanggal pengajuan SPM 10 Januari 2018 

2. Khusus untuk pengajuan SPM LS non Kontraktual/kontratual yang dianggarkan pada perubahan APBD Kabupaten Bantul Tahun 2018 dibatasi pada tanggal 20 Desember 2018;
3. Batas pengajuan SPM-LS kekurangan gaji yang dikarenakan kenaikan pangkat / kenaikan gaji berkala pada tahun 2018 paling lambat pada tanggal 20 Februari 2019;
4. SKPD/Unit Kerja segera melaporkan posisi rekening miliknya per 31 Desember 2018 sesuai dengan format  pada Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2016 tentang Pengelolaan rekening Milik OPD dengan dilamipiri fotocopy rekening giro per 31 Desember 2018;
5. Memindahbukukan dana yang ada dalam rekening Kas Umum Daerah, dalam hal masih terdapat sisa dana pada rekening SKPD / Unit Kerja;
6. Melakukan penutupan rekening dan melaporkan bukti penutupan rekening ke Bupati apabila rekenig tersebut tidak dipergunakan;
7. Mengajukan ijin pembukaan rekening penerimaan dan /atau rekenig pengeluaran dan /atau rekening lainnya dengan persetujuan Bupati;
8. Sebagai dasar penerbitan Keputusan Bupati Bantul Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran , Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan pada SKPD maka kami minta data bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu yan berisi nama lengkap, pangkat dan golongan serta NIP;
9. Sebagai dasar penerbitan Keputusan bupati Bantul tentang besaran Uang Persediaan (UP) maka kami minta data perhitungan besaran UP dengan formula total anggaran dikurangi belanja gaji dan belanja langsung (LS belanja modal,belanja barang dan jasa) yang dibagi dua belas.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas mohon untuk dapat dilaksanakan dan untuk poin nomor 8 dan 9 dikirim ke Bidang Perbendaharaan BKAD paling lambat tanggal 28 Desember 2018.

Download surat edaran

Surat Edaran Nomor 841/04370/BKAD Tentang Pembuatan Keterangan Permintaan penambah penghasilan Pegawai (KP4) dan Surat Pernyataan Masih menduduki Jabatan (SPMMJ) Tahun Anggaran 2019

Dalam rangka tertib administrasi pembayaran belanja gaji dan tunjangan PNS/CPNS, maka setiap awal tahun anggaran dilakukan proses update data PNS dalam aplikasi sistem informasi (SIM) gaji PT TASPEN dan sebagai dasar penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berdasarkan hal tersebut disampaikan sebagai berikut :

1. PNS yang menerima tunjangan selain Tunjangan Fungsional Umum (TFU) wajib membuat SPMMJ
2. PNS/CPNS wajib melaporkan susunan keluarganya untuk memperoleh tunjangan keluarga dengan mengisi formulir KP4 dilampiri 

   Surat Keterangan masih kuliah dari Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta bagi PNS yang memiliki tanggungan anak berusia 21 tahun s.d 25 tahun.

   Dan Surat Keterangan Tidak Menunjang (SKTM) dari instansi/unit kerja bagi PNS yang suami atau istrinya PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD .

3. Formulir KP4 disampaikan ke BKAD Kabupaten Bantul cq Bidang Perbendaharaan paling lambat 30 Novembar 2018 dan SPMMJ paling lambat tanggal 02 Januari 2019 ; dan
4. Keterlambatan atau tidak menyampaikan SPMMJ dan formulir KP4 tersebut akan mengakibatkan diberhentikan pembayaran tunjangan jabatan dan tunjangan keluarga.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Download Surat Edaran

Laporan Akhir TA. 2018

Dengan ini kami sampaikan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 dibuat dan realisasinya diberi keterangan tunai atau non tunai dengan format sebagaimana terlampir. Dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan transaksi non tunai (TNT), apabila OPD melakukan pelanggaran pelaksanaan batas minimal transaksi, mohon menyampaikan salinan surat pernyataan dengan menyampaikan alasannya. Sedangkan  pendaftaran dan pelaksanaan CMS paling lambat tanggal 10 Nopember 2018, apabila sampai bulan Desember 2018 belum melaksanakan CMS diminta untuk membuat pernyataan dengan menjelaskan alasannya.

Untuk LRA paling lambat tanggal 3 Januari 2019, sedangkan optimalisasi TNT dan CMS seperti tersebut diatas paling lambat 31 Desember 2018 serta disampaikan ke BKAD Kabupaten Bantul.

Pengumuman resmi dapat di lihat di link berikut : Download

PENGUMUMAN NOMOR : 024/0502/Aset TENTANG LELANG BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2018

Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, akan melaksanakan penjualan di depan umum/ lelang terhadap Barang Milik Daerah.

Penawaran dilakukan secara tertulis melalui email (tanpa kehadiran peserta lelang) pada alamat domain http://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id , berupa :

25 unit kendaraan roda 2

Pelaksanaan lelang :

Hari / Tanggal              : Rabu, 19 Desember 2018

Pukul                                : 10.00 Waktu server ALE (Sesuai WIB)

Cara Penawaran        : Closed Bidding

Tempat                            : Ruang Rapat Bid. Aset BKAD Kabupaten Bantul Jl. Robert Wolter Monginsidi  No. 1 Bantul

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi penjual melalui Bidang Aset BKAD Kabupaten Bantul Telp. (0274) 367509 psw 426/427

Syarat dan ketentuan lelang dapat dilihat di tautan berikut : PENGUMUMAN NO : 024/0502/ASET