Pemerintah Kabupaten Bantul
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Surat Edaran Nomor 841/04027/BKAD Tentang Pembuatan Keterangan Permintaan Penambah Penghasilan Pegawai (KP4) dan Surat Pernyataan Masih menduduki Jabatan (SPMMJ) Tahun Anggaran 2018

Dalam rangka tertib administrasi dan persiapan memasuki Tahun anggaran 2018 serta untuk dasar penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada daftar gaji perlu ditegaskan kembali hal-hal sebagai berikut bahwa setiap awal tahun anggaran perlu dilakukan pemutakhiran dokumen dalam aplikasi sistem informasi gaji pegawai diantaranya dengan membuat SPMMJ bagi seluruh pegawai negeri yang menerima tunjangan selain Tunjangan Fungsional Umum (TFU) dan diwajibkan melaporkan susunan keluarganya untuk memperoleh tunjangan keluarga bagi pegawai termasuk CPNS yang telah berkeluarga maupun masih bjangan dengan cara mengisi formulir KP4 dilampiri:

1. Surat keterangan masih kuliah bagi pegawai yang masih memintakan tunjangan anak yang berusia 21 sampai 25 tahun;
2. Surat keterangan tidak menunjang bagi pegawai yang suami atau istrinya PNS.

Untuk kepastian dan kelancaran pelaksanaan pembayaran tunjangan jabatan dan tunjangan keluarga diminta formulir KP4 disampaikan ke BKAD Kabupaten Bantul cq Bidang Perbendaharaan paling lambat 30 Novembar 2017 dan untuk SPMMJ paling lambat 02 Januari 2018 perlu diingatkan bahwa kepada pegawai yang terlambat atau tidak menyampaikan SPMMJ dan formulir KP4 tersebut akan mengakibatkan diberhentikan pembayaran tunjangan jabatan dan tunjangan keluarga.

Batas Akhir Pengajuan SPM dan Pencairan SP2D Tahun 2017

Sehubungan akan berakhirnya Tahun Anggaran 2017 dan untuk tertib administrasi, maka dengan ini kami sampaikan batas akhir pengajuan SPM dan Pencairan SP2D Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1. SPM-UP,SPM-TU/GU Pengajuan SPM 15 Desember 2017 Pencairan SP2D 22 Desember 2017
2. SPM-LS Non Kontraktual Pengajuan SPM 20 Desember 2017 Pencairan SP2D 29 Desember 2017
3. SPM-LS Kontraktual Pengajuan SPM 22 Desember 2017 Pencairan SP2D 29 Desember 2017
4. SPM-LS DAK Pengajuan SPM 10 Desember 2017 Pencairan SP2D 12 Desember 2017

Demikian untuk menjadikan perhatian dan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Surat Edaran Nomor 900/00038/BKAD Tentang Pengiriman Informasi Dan Pelaporan Kerugian Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul

Dalam rangka penyelenggaraan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul sesuai pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2016 tetag Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap PNS bukan bendahara atau Pejabat lain disampaikan ketentuan sebagai berikut :

1. Informasi terjadinya kerugian daerah bersumber dari :

1. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
2. Aparat pengawasan internal pemerintah;
3. Pemeriksaan BPK;
4. Laporan tertulis yang bersangkutan;
5. Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggungjawab;
6. Perhitungan ex officio; dan atau
7. Pelapor secara tertulis.

1. Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi atau dapat menunjuk pegawai ASN atau Anggota Kepolisian sebagaimana tersebut pada huruf a;
2. Dalam hal hasil verifikasi terdapat indikasi kerugian maka ditindak lanjuti:

1. Kepala satuan kerja PPKD selaku BUD maka melaporkan kepada Bupati dan memberitahukan kepada BPK;
2. Kepala satuan Kerja apabila ada indikasi kerugian dilingkungan kerjanya dengan tembusan Majelis TPTGR;

1. Laporan atau pemberitahuan disampikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya kerugian daerah.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Surat edaran ini ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul,selaku Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian daerah

Surat Edaran kepala BKAD Nomor 900/00574 tentang pelaporan Daftar Transaksi Harian (DTH)

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013 tentang mekanisme pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bandahara Pengeluaran SKPD/Kuasa BUD;
2. Surat dari KPP Bantul Nomor S-1553/WPJ.23/KP.05/2018 tertanggal 10 Januari 2018 perihal himbauan pemenuhan kewajiban perpajakan;

Berdasarkan hal tersebut diatas kami menghimbau agar saudara memerintahkan pejabat/staf yang menangani penatausahaan keuangan agar setiap bulan melaporkan daftar transaksi harian (DTH) dan dilampiri SSP lembar ketiga dan bukti pembayaran.

Laporan tersebut mohon disampaikan ke bidang perbendaharaan BKAD paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, yang selanjutnya akan kami rekap dan kami laporkan ke KPP Bantul dalam bentuk rekapitulasi Transaksi Harian (RTH).

Untuk keperluan perpajakan, mohon mengisi data wajib pajak bendaharawan dengan format sebagaimana terlampir yang bisa diunduh di menu download dan dselanjutnya dikirim ke KPP Pratama dengan tembusan bidang Perbendaharaan BKAD Kabupaten Bantul paling lambat tanggal 10 Februari 2018.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.