Pemerintah Kabupaten Bantul
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Surat Edaran Nomor 900/00038/BKAD Tentang Pengiriman Informasi Dan Pelaporan Kerugian Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul

Dalam rangka penyelenggaraan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul sesuai pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2016 tetag Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap PNS bukan bendahara atau Pejabat lain disampaikan ketentuan sebagai berikut :

1. Informasi terjadinya kerugian daerah bersumber dari :

1. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
2. Aparat pengawasan internal pemerintah;
3. Pemeriksaan BPK;
4. Laporan tertulis yang bersangkutan;
5. Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggungjawab;
6. Perhitungan ex officio; dan atau
7. Pelapor secara tertulis.

1. Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi atau dapat menunjuk pegawai ASN atau Anggota Kepolisian sebagaimana tersebut pada huruf a;
2. Dalam hal hasil verifikasi terdapat indikasi kerugian maka ditindak lanjuti:

1. Kepala satuan kerja PPKD selaku BUD maka melaporkan kepada Bupati dan memberitahukan kepada BPK;
2. Kepala satuan Kerja apabila ada indikasi kerugian dilingkungan kerjanya dengan tembusan Majelis TPTGR;

1. Laporan atau pemberitahuan disampikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya kerugian daerah.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Surat edaran ini ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul,selaku Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian daerah

Surat Edaran kepala BKAD Nomor 900/00574 tentang pelaporan Daftar Transaksi Harian (DTH)

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013 tentang mekanisme pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bandahara Pengeluaran SKPD/Kuasa BUD;
2. Surat dari KPP Bantul Nomor S-1553/WPJ.23/KP.05/2018 tertanggal 10 Januari 2018 perihal himbauan pemenuhan kewajiban perpajakan;

Berdasarkan hal tersebut diatas kami menghimbau agar saudara memerintahkan pejabat/staf yang menangani penatausahaan keuangan agar setiap bulan melaporkan daftar transaksi harian (DTH) dan dilampiri SSP lembar ketiga dan bukti pembayaran.

Laporan tersebut mohon disampaikan ke bidang perbendaharaan BKAD paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, yang selanjutnya akan kami rekap dan kami laporkan ke KPP Bantul dalam bentuk rekapitulasi Transaksi Harian (RTH).

Untuk keperluan perpajakan, mohon mengisi data wajib pajak bendaharawan dengan format sebagaimana terlampir yang bisa diunduh di menu download dan dselanjutnya dikirim ke KPP Pratama dengan tembusan bidang Perbendaharaan BKAD Kabupaten Bantul paling lambat tanggal 10 Februari 2018.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PENGUMUMAN NOMOR :03/Pan.Peng.Inv/2018

               BERDASARKAN SURAT BUPATI BANTUL NOMOR 020/ 03951 TANGGAL 06 SEPTEMBER 2018 TENTANG IJIN PEMINDAHTANGANAN BARANG INVENTARIS (KIB B DAN KIB E ).

               DENGAN INI DIUMUMKAN BAHWA TIM PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2018 AKAN MENGADAKAN PENJUALAN SECARA BORONGAN BARANG INVENTARIS (KIB B DAN KIB E) MELALUI PENJUALAN TERBUKA DENGAN SAMPUL TERTUTUP.

               BAGI REKANAN YANG BERMINAT DAPAT MENGAJUKAN PENAWARAN HARGA SECARA TERTULIS DIMASUKKAN KE DALAM AMPLOP TERTUTUP DAN DI ALAMATKAN KE BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL DAN PENJELASAN PEKERJAAN SELAMA 3 HARI KERJA MULAI TANGGAL 8 S/D 10 OKTOBER S/D , JAM 09.00 S/D 11.00 WIB.

Download Pengumuman

RENCANA KERJA DAN SYARAT PENJUALAN BARANG INVENTARIS (KIB B DAN KIB D) MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2018 Nomor : 04/Pan.Peng.Inv/2018

A.  RUANG LINGKUP

      Pemindahtanganan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Bantul meliputi:

• Penjualan secara borongan barang inventaris (KIB B dan KIB E ) dari PPKD (BKAD) Kabupaten Bantul yang diusulkan  dipindahtangankan tahun 2018

B.  SYARAT PENAWARAN

1. Menyetorkan uang jaminan lelang sebesar Rp. 8000.000,- (Delapan juta rupiah) secara tunai kepada panitia lelang .
2. Mengajukan surat penawaran bermetrai Rp. 6.000,- secara tertulis disertai nilai penawaran ditulis dengan angka dan huruf dimasukkan dalam sampul tertutup tidak tembus pandang. 
3. Melampirkan foto copy :

            a. SIUP (Bila ada)

            b. Akte Pendirian Perusahaan beserta Perubahannya (Bila ada)

            c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

            d. KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pimpinan Perusahaan yang masih berlaku

            e. Surat keterangan sebagai pemenang lelang minimal 3 kali terakhir (Bila ada) 

4. Waktu Pembukaan Penawaran dan Pengumuman Pemenang :

            Hari        : Kamis

            Tanggal :  11 Oktober  2018

            Jam         : 09.00 WIB

            Tempat  : Bidang Aset BKAD Kabupaten Bantul

5. Taksiran harga barang – barang inventaris (KIB B dan KIB E) yang akan dilelang dari Tim Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Rp. 31.715.588,- (Tiga puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah)
6. Waktu pengembalian jaminan penawaran, bagi rekanan yang tidak memenangkan  setelah pengumuman pemenang lelang pada hari Kamis tanggal  11 oktober 2018 pada jam kerja, tempat Bidang Aset BKAD Kabupaten Bantul
7. Bagi Peserta lelang apabila pada saat pembukaan penawaran dimulai sampai pengumuman pemenang lelang selesai tidak hadir dinyatakan GUGUR
8. Bagi pemenang lelang pembayaran dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak pengumuman pemenang lelang, pada tanggal  12 Oktober 2018 di BANK BPD DIY Cab. Bantul
9. Waktu pengambilan barang bagi pemenang lelang, setelah pembayaran sampai dengan hari selasa tanggal 16 Oktober 2018 (selama 5 hari kalender) 
10. Bagi pemenang lelang uang jaminan dapat diambil setelah selesai pelaksanaan pekerjaan (pengambilan barang)

Dowload syarat penawaran